PDIP: Jokowi Gagal Mengelola Jakarta

Berric Dondarrion

Tahun lalu Ketua Komisi A Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah yang membuat pernyataan bahwa Jokowi lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah DKI Jakarta, terutama tugasnya untuk menjamin kesehatan warga Jakarta sebab pola kepemimpinan Jokowi masih menganut cara lama. Ini jelas sangat ironis mengingat jaminan kesehatan warga Jakarta adalah program unggulan Jokowi saat masih kampanye untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Melihat kinerja Jokowi hari ini adakah peningkatan kinerja? Sama sekali tidak ada karena semuanya bertambah parah.Bertambah parahnya kondisi Jakarta tidak lepas dari pengamatan Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI yaitu Siti Zuhro yang menyimpulkan bahwa tidak ada prestasi nyata dari Jokowi bagi warga Jakarta, dan hal ini terbukti dari fakta bahwa kemacetan bertambah parah dibanding zaman Foke (yang mana Jokowi mengatakan tidak peduli bila dikatakan kinerjanya lebih buruk dari Foke); birokrasi masih luntang-lantung; antisipasi banjir masih buruk dan gagal menjalin komunikasi dengan pemerintah kota sekitar Jakarta seperti Banten, Bekasi dan Bogor, singkatnya rekam jejak prestasi Jokowi sangat buruk.Sungguh, apakah ada yang heran atau bingung mengapa Jokowi gagal di Jakarta; mengapa tidak ada satupun proyeknya yang berjalan; dan mengapa bukan saja tidak ada perbaikan di Jakarta tapi malah bertambah parah? Mengapa Jokowi Gubernur gagal itu merusak Jakarta? Karena selama 1,5 tahun di Jakarta Jokowi tidak pernah sungguh-sungguh mengurus dan mengelola Jakarta, dan semua yang dia lakukan sejak saat dilantik adalah sekedar pencitraan demi mengejar target menjadi presiden Indonesia. Coba bayangkan berapa ratus trilyun uang rakyat Jakarta habis supaya Jokowi bisa melakukan pencitraan?

Sudah demikian Jokowi masih tidak malu untuk menaikan pajak tanah di Jakarta hingga 300%!! Tidak heran, survei menunjukan bahwa 73,1% rakyat Jakarta menilai bahwa Jokowi gagal mengatasi kemacetan, banjir, kemiskinan dan persoalan kompleks lain di Jakarta.Kinerja Jokowi sesungguhnya terbagi dua, yaitu pra deklarasi pencapresan dan pasca deklarasi. Bila pra deklarasi Jokowi setidaknya masih mau mengurus satu dua hal yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur DKI Jakarta (walaupun sebagian besar bolos kerja dan pencitraan), namun setelah deklarasi pencapresannya di Rumah Pitung yang tanpa izin tuan rumah itu Jokowi sudah tidak malu lagi tidak mengelola Jakarta dan malah mengurus pencapresan dirinya baik dalam kapasitasnya sebagai capres PDIP maupun dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini juga diutarakan oleh Adnan Anwar dari LP3ES, sebuah lembaga penelitian terkemuka bahwa selama menjadi Gubernur DKI Jakarta Jokowi memang tidak fokus mengurus Jakarta karena sibuk mengejar kekuasaan lebih tinggi.Kita lihat, dua minggu terakhir ini saja, sepanjang minggu lalu Jokowi bolos kerja ke Lampung; Bogor; dan NTT demi melakukan kampanye ketahanan pangan di Indonesia yang disamarkan dengan program ketahanan pangan di Jakarta.

Di Lampung Jokowi berbicara mengenai ayam potong; di Bogor Jokowi berbicara mengenai beras sedangkan di NTT Jokowi berbicara mengenai sapi padahal pusat peternakan Sapi di Indonesia adalah di NTB dan bukan di NTT. Bolos kerja ini belum termasuk kepergian Jokowi ke Bandung untuk menawarkan posisi cawapres kepada Aher dan maksudnya melakukan pencitraan di ITB, yang tentu saja kita ingat ditolak oleh mahasiswa ITB yang menimbulkan kegemparan luar biasa, masa mahasiswa ITB berani menolak Jokowi? begitu di pikiran Jokowi.Selanjutnya program Jokowi minggu ini adalah berbicara mengenai pendidikan, dan bahkan dengan tidak tahu malu Jokowi mengkritisi pendidikan nasional yang terlalu fokus kepada aspek ilmu pengetahuan dan meninggalkan budi pekerti, seolah budi pekerja Jokowi sudah bagus. Memangnya melanggar janji kepada warga Jakarta adalah budi pekerja yang baik? Kemudian demi pencitraan sebagai sosok yang tegas Jokowi mencopot Kepala Sekolah SDN 09/Makasar, Jakarta Timur, sekolah di mana terjadi kematian anak SD bernama Renggo Khadafi karena dikeroyok kakak kelasnya. Saya bukan bermaksud memperdebatkan bahwa Jokowi salah karena menganggap kepsek harus bertanggung jawab, tapi saya hanya jadi ingat tentang pertanggung jawaban Jokowi terhadap semua hal yang terjadi di Jakarta termasuk masalah bus berkarat yang merugikan negara sebesar Rp. 1,7trilyun yang diimpor mantan tim suksesnya, Michael Bimo Putranto.

Dengan logika pemecatan Kepsek SDN 09/Makasar sebenarnya Jokowi sudah memahami bahwa dia bertanggung jawab atas kehancuran Jakarta semenjak dipimpinnya, namun demikian Jokowi yang terus mencoba mengelak dari pertanggung jawaban sebenarnya sudah menunjukan bahwa dia tidak memiliki budi pekerti yang baik. Sehubungan dengan ini saya jadi ingat tentang rencana Jokowi melakukan revolusi mental terhadap rakyat Indonesia bila dia terpilih jadi presiden, dilihat dari budi pekerja Jokowi yang buruk, maka seharusnya dia melakukan revolusi mental terhadap dirinya sendiri, bukan demikian?

Setelah malam harinya sempat menggunakan jabatan Gubernur DKI Jakarta untuk bertemu dengan meneer dan mister yang memeliharanya di Restoran Oasis, hari ini, sebagaimana yang lalu-lalu, Jokowi kembali bolos kerja, kali ini untuk datang ke acara pengukuhan Hendropriyono bersama Megawati. Jokowi mau melakukan apapun tentu hak dia dengan catatan dia tidak menerima gaji dari pajak rakyat, masalahnya dan yang menjadi dasar keberatan saya adalah, sampai sekarang Jokowi masih terus menerima gaji dari rakyat padahal dia tidak melakukan apapun; dia tidak bekerja; dan yang dia lakukan hanya bolos; bolos; bolos; dan bolos kerja!!! Gaji Jokowi itu dikumpulkan dari keringat dan darah rakyat, sehingga enak saja dia makan gaji buta tanpa memberikan keuntungan apapun kepada rakyat. Model manusia seperti ini mau memimpin Indonesia? Sungguh mimpi buruk bila dia benar terpilih!!

Silakan berpikir secara jernih dan rasional, adakah satu saja prestasi Jokowi di Jakarta? tidak ada; adakah Jokowi bekerja untuk rakyat? tidak ada; apakah Jokowi pemimpin yang akan membangkitkan Indonesida dari keterpurukan? tidak mungkin.

Bila saya tidak silap, tahun lalu Amin Rais pernah menyampaikan bahwa menjadi pemimpin tidak cukup bermodal popularitas dan bila Jokowi hanya bermodal populer, maka pasti gagal seperti Joseph Estrada, presiden Filipina yang diturunkan rakyat sebelum masa kepemimpinannya habis. Saat itu pendukung Jokowi langsung kalap dan membabi buta menyerang Amin Rais, namun sekarang saya ingin mengajak yang berjodoh membaca artikel ini untuk merenung baik-baik, apakah selain populer Jokowi memiliki kelebihan sebagai pemimpin? Jawabannya sekali lagi TIDAK, Jokowi tidak memiliki kehormatan sebagai pemimpin karena dia pembohong; Jokowi tidak memiliki harga diri sebagai pemimpin karena dia menyerahkan leher kepada meneer dan mister di rumah agen CIA dan restoran mewah; Jokowi tidak memiliki kemampuan dan prestasi apapun untuk memimpin; dan yang paling penting populernya Jokowi adalah bukan sesuatu yang alamiah melainkan bersifat artifisial, palsu, kosmetik yang dibuat oleh para tim sukses dan cukong-cukong di belakang Jokowi.

Silakan berpikir bagi yang bisa berpikir.

Read More

Jokowi Tidak Ada Potongan Pemimpin

Berric Dondarrion

Inspirasi artikel ini berasal dari percakapan dengan seorang teman yang baru menyaksikan wawancara Jokowi dengan jurnalis asing di mana salah satu jawaban Jokowi mengenai visi dan misinya adalah: "I don't think about that..", dengan kata lain ini adalah versi bahasa Inggris dari jawaban Jokowi yang terkenal dan tersohor ketika mau ngeles yaitu "ndak mikir, ndak mikir".

Topik pembahasan kami waktu itu bukan mengenai isi balasan dari Jokowi, melainkan lebih kepada buruknya bahasa Inggris dan cara penyampaian Jokowi, benar-benar buruk. Bila Jokowi hanya kepala daerah kecil seperti Solo atau sekalipun Jakarta maka mungkin buruknya Jokowi dalam berkomunikasi dapat dimaklumi, tapi bagaimana bila dia jadi presiden dan harus berbincang-bincang dengan kepala negara lain dalam bahasa Inggris? Apalagi tampaknya Jokowi juga tidak bisa bahasa internasional seperti Perancis atau Mandain. Saya cukup yakin bahwa banyak PNS yang kemampuan berbahasa inggrisnya jauh lebih bagus daripada Jokowi.

Kemampuan bahasa Inggris penting untuk dikuasai oleh pemimpin kita sebab suka tidak suka, faktanya bahasa ini memang menjadi "bahasa persatuan" internasional dan selama ini kita sering tidak bisa mengikuti pembahasan atau berkontribusi dalam pembahasan suatu traktat internasional karena delegasi yang dikirim tidak memiliki bahasa inggris yang mumpuni. Ini bukan masalah mental inlander, melainkan masalah kepentingan bangsa, sebab bagaimana kita bisa mempertahankan kepentingan bangsa di hadapan bangsa asing bila bahasa inggris presiden kita melafalkan bahasa inggris seperti lidahnya berlumut dengan grammar dan vocab yang terbatas, bila tidak mau dibilang buruk.

Yang menjadi masalah lain adalah sekalipun bahasa Indonesia ternyata Jokowi sesungguhnya merupakan komunikator yang buruk, dia tidak bisa menyampaikan apa yang di pikirannya menggunakan kalimat yang terstruktur dan sederhana yang bisa dimengerti pendengar atau penerima pesan tanpa adanya ambiguitas, di bawah ini adalah contohnya:

"Tidak ini nanti diganti diperubahan. Untuk sesuatu yang bermanfaat, real, konkret. Di-lock dulu, kluk. Nanti dinas lain ada dikumpulin, kluk. Inilah fungsi e-budgeting,"

"Yaitu anggaran yang menyebabkan kita boros, seperti itu. Barang yang nggak diperlukan dibeli. Itu yang kita lock. Duplikosa, duplikasi. Opo?"

Lihat, betapa rumitnya Jokowi dalam menyampaikan masalah sederhana. Komunikasi blepotan seperti itu maka patut dicurigai bahwa buruknya kinerja PNS di pemprov DKI Jakarta selama ini sebenarnya salah Jokowi yang gagal menyampaikan pesan yang dapat dimengerti oleh anak buahnya dan menurut ilmu manajemen ini adalah kesalahan pemimpin.

Selain komunikator yang buruk, Jokowi juga tidak memiliki pengetahuan dan ilmu yang baik, dan sering kali memaksakan diri mengomentari sesuatu masalah yang dia tidak pahami hanya sekedar memamerkan bahwa dia intelek, dan banyak pengetahuan yang mengerti banyak hal padahal tidak sehingga kalimat yang keluar dari mulut Jokowi menjadi berantakan dan tidak ada artinya sama sekali, misalnya kalimat Jokowi hari ini setelah dia bolos kerja demi menghadiri acara Hendropriyono:

"Bidang intelijen memang diperlukan dalam sebuah negara, tetapi intelijen tanpa didasari sebuah filosofi yang jelas, bekerjanya juga artinya dibutuhkan negara jadi harus dasar filosofi bekerja yang kuat karena kalau ndak kepake kemna-mana,"

Ada pembaca artikel ini yang mengerti Jokowi sedang ngomong apa? Terlihat Jokowi seperti maksud hati memeluk gunung tapi apa daya tangan tidak sampai, maksud hati membahas isu intelijen tapi karena pengetahuannya buruk dan komunikasinya juga tidak baik maka keluarlah kalimat blepotan seperti itu.

Mungkin ada yang berpikir Jokowi tipe pemimpin yang bisa bekerja dan tidak bisa bicara, tapi masalahnya kemampuan komunikasi sangat penting bagi pemimpin, bagaimana dia bisa mendelegasikan pekerjaan bila tidak bisa mengkomunikasikan pekerjaan yang hendak dibagi? Pantas Jokowi hanya bisa manajemen secara mikro dan tidak bisa secara makro sehingga semua hal harus dia lakukan sendiri sembari menyalahkan anak buah padahal dia yang tidak becus membagi tugas dengan baik.

Selain itu faktanya juga kinerja Jokowi di Solo maupun Jakarta luar biasa buruk dan tidak bisa diharapkan, tidak heran baik Solo maupun Jakarta bertambah miskin dan kumuh di tangan Jokowi.

Dilihat dari fakta di atas maka terbukti Jokowi sama sekali tidak ada potongan pemimpin, dan tidak memiliki kemampuan apapun selain urat malunya sudah putus dan sifat rumongso iso nanging ora iso rumongso atau merasa bisa tapi tidak bisa merasa.

Read More

Jokowi Capres Bermental Inlander

Berric Dondarrion

Sebelum kita memulai diskusi ini terlebih dahulu harus dipahami apa yang dimaksud dengan "mental inlander". Inlander berasal dari bahasa Belanda yang berarti pribumi dan istilah ini digunakan Belanda untuk menyebut rakyat di tanah jajahan mereka, termasuk di wilayah Hindia Belanda atau sekarang dikenal sebagai Republik Indonesia. Penyebutan inlander oleh Belanda ini juga memiliki konotasi negatif dan konotasi ini lahir dari hasil propaganda Belanda selama 350 tahun terhadap rakyat Indonesia yang bermaksud mempermudah atau memuluskan aksi mereka dalam menjajah Indonesia. Propaganda dan doktrinasi tersebut antara lain melalui usaha menanam di pikiran kaum inlander atau pribumi bahwa mereka adalah kaum bodoh, terbelakang dan primitif sedangkan Belanda adalah manusia modern yang status atau stratanya lebih tinggi daripada kaum inlander, oleh karena itu secara alamiah Belanda memiliki hak istimewa untuk memperbudak atau menjajah kaum inlander. Salah satu wujud doktrinasi tersebut adalah melalui Pasal 131 dan Pasal 163 Indsiche Staatsregeling (I.S.) yang membagi golongan masyarakat di Hindia Belanda menjadi tiga strata atau golongan, yaitu: 1. Eropa, 2. Golongan Timur Asing (China, Arab, dll), dan 3. Pribumi (Bumi Putera). Sebagaimana terlihat, golongan bumiputera atau inlander diletakan oleh Belanda di strata paling bawah.

Doktrinasi Belanda yang begitu kuat di kalangan Bumi Putera atau inlander selama 350 tahun begitu kuatnya sehingga sekalipun Indonesia sudah merdeka, pemikiran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa inferior yang bodoh, tidak percaya diri pada kemampuan sendiri, menganggap bangsa lain lebih superior, lebih bagus, lebih pintar, lebih berpengalaman dalam segala hal masih terpaku kuat dalam mental kita, inilah yang disebut sebagai mental inlander atau yang dapat disebut sebagai sindrom mantan rakyat terjajah. Ironisnya semakin lama kita merdeka mental inlander ini bukan semakin hilang, tapi justru semakin meluas ke generasi muda kita, termasuk orang-orang yang menjadi pemimpin Indonesia, khususnya Joko Widodo alias Jokowi, capres PDIP.

Mental inlander Jokowi sangat jelas terlihat dari fakta bahwa seperti seorang rakyat jajahan menghadap meneer Belanda, Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dan capres PDIP datang menghadap para duta besar negara-negara imperialis dan penjajah atas undangan (perintah) Jacob Soetoyo petinggi CSIS yang merupakan lembaga perwakilan CIA di rumah sang petinggi CSIS tersebut. Yang lebih menyedihkan lagi, Jokowi bukan saja menghadap sendiri, melainkan juga membawa mantan presiden Indonesia, Megawati menghadap meneer-meneer dan mister-mister imperialis. Apakah kehormatan dan harga diri Jokowi dan Megawati sudah serendah itu sehingga mereka tidak malu menghadap dan menundukan kepala demi menyerahkan leher untuk memohon dukungan kepada para duta besar negara imperialis terkait pencapresan Jokowi?

Peristiwa kedua yang menunjukan mental inlander Jokowi sudah tidak bisa ditolong lagi adalah pertemuannya kemarin di restoran super mewah bernama Restoran Oasis di Cikini dengan duta besar negara imperialis seperti Amerika Serikat dan Kanada yang bila kita ingat kedua negara ini sedang menjalankan rencana menjajah Ukraina. Bila memang acara kemarin adalah acara Pemprov DKI Jakarta, maka apa alasan pertemuan tersebut tidak diadakan di Balai Kota saja? Mengapa harus di restoran mewah berharga mahal yang tentu saja Jokowi akan membebankan kepada APBD atau rakyat Jakarta demi kepentingan politiknya? Menyedihkan, pajak rakyat Jakarta dihambur-hamburkan agar Jokowi yang bermental inlander itu dapat belagak di depan meneer-meneer dan mister-mister yang memeliharanya selama ini.

Apakah ada keraguan bahwa Jokowi adalah manusia yang bermental inlander? Tidak ada, dan karena itu tidak heran bahwa Jokowi merupakan bukti kebenaran teori psikologis bahwa manusia cenderung berkumpul atau mencari teman-teman yang memiliki kesamaan dengan dirinya sebab semua orang di sekeliling Jokowi adalah manusia-manusia bermental inlander. Tidak percaya? Mari kita lihat beberapa contoh:

1. PDIP: tahun lalu menghadap Partai Komunis China untuk "belajar" cara berorganisasi dengan baik. #mental inlander.

2. Soekarno: patron PDIP, pendukung marxis alias komunis, ajaran orang asing, dan mau menerapkan di Indonesia #mental inlander.

3. Megawati Soekarnoputri: anak dari ayah bermental inlander, terbukti menyerahkan leher ke asing dalam pertemuan di Rumah Jacob Soetoyo dan menjual aset negara bernilai mahal dengan harga murah kepada pihak asing. #mental inlander.

4. Budiman Soejatmiko: komunis dan mau menerapkan di Indonesia #bermental inlander.

5. CSIS: bentukan agen CIA bernama Pater Beek, menjalankan perintah Amerika Serikat sejak pendirian #mental inlander.

6. Tempo: didirikan Goenawan Mohamad, didikan agen CIA bernama Ivan Katz, menerima uang asing dan menjalankan agenda asing di Indonesia sejak lama. #mental inlander

7. Todung Mulya Lubis: didikan Amerika Serikat, menerima uang George Soros dan Amerika Serikat serta menjalankan agenda asing di Indonesia sejak lama. #mental inlander

8. Kontras dan NGO lain: menerima uang asing dan menyerahkan informasi tentang Indonesia kepada negara-negara asing. #mental inlander

9. James Riady: penyumbang kampanye Bill Clinton, sedangkan Bill Clinton adalah penghancur Indonesia tahun 1997 sampai 1998. #mental inlander

10. Ribka Tjiptaning: anak PKI, komunis. #mental inlander

11. Tahir: anggota Dewan Universitas Berkeley, dan menggunakan gedung Mayapada miliknya sebagai pusat agitasi dan propaganda bagi Jokowi. #mental inlander

12. Edward Soerjadjaja: harus mengundang perusahaan RRC untuk membangun monorel. #mental inlander

dan lain sebagainya.

NGO peliharaan asing di Indonesia seperti Kontras atau AJI (bentukan Goenawan Mohamad) biasanya akan menantang ketika dipermasalahkan sikap mereka yang menerima uang asing, menjalankan agenda asing di Indonesia dan memberikan laporan tentang Indonesia kepada asing, bagi mereka tidak ada masalah selama "niat" mereka baik dan demi kepentingan bangsa. Sayangnya adalah dari standar apapun, termasuk standar Barat yang liberal semua orang yang menerima dana dari negara asing untuk menjalankan agenda negara asing dan bahkan memberikan informasi kepada negara asing adalah penghianat negara. Tidak ada istilah lain, orang seperti ini adalah penghianat. Tidak percaya? Kita akan mengambil satu contoh, satu saja, yaitu Wilfred Burchett.

Siapa Wilfred Burchett? Dia adalah jurnalis perang asal Australia yang liputannya selalu bertentangan dengan sikap barat, dalam hal ini Amerika Serikat termasuk Australia. Liputan-liputan mengenai bom atom di Hiroshima-Nagasaki, perang Vietnam dan Korea begitu menyudutkan barat dan menguntungkan komunis sehingga Wilfred sempat dituduh sebagai simpatisan komunis atau agen Uni Soviet dan tahun 1955 paspornya sempat dicabut yang menyebabkan dia tidak bisa masuk Australia sampai tahun 1972 ketika paspornya dikembalikan. Tuduhan Wilfred Burchett adalah agen Soviet semakin diperkuat dengan kesaksian Yuri Krotkov, agen Soviet yang menyerahkan dirinya kepada Amerika Serikat, yang mana di depan senat Amerika Serikat tahun 1969 dia menyatakan Wilfred Burchett menerima uang dari Uni Soviet.

Sikap rakyat Australiapun terbelah dua, ada yang membela Wilfred Burchett sebagai pembela kebebasan pers (karena tudingan dia menerima uang Soviet tidak terbukti); sedangkan ada yang menganggapnya penghianat karena percaya keterangan Yuri Krotkov. Belakangan sikap yang bertentangan ini mengerucut pada kesimpulan akhir bahwa Wilfred Burchett memang penghianat Australia karena berdasarkan dokumen KGB yang dilepas ke publik pada awal tahun 1990an terbukti bahwa tahun 1957 komite sentral Uni Soviet memberikan Burchett uang sejumlah 20,000 rubel dan selanjutnya memberi gaji sebesar 3,000 rubels setiap bulannya sampai setidaknya akhir tahun 1960an. Sejak saat itu semua orang Australia termasuk para profesor di bidang HAM dan demokrasi melihat Burchett sebagai penghianat karena dia menerima uang dari Uni Soviet (negara asing) dan membuat berita yang menyudutkan Australia dan sekutunya.

Bila kita sandingkan dengan Kontras dan kawan-kawan, jelas bahwa mereka menerima uang dari negara asing dan bahkan Haris Azhar dari Kontras sering menghadap Uni Eropa untuk memberikan data tentang Indonesia kepada negara-negara asing tersebut, dan karena itu tidak ada kata ajektif yang layak untuk menyebut perbuatan NGO Indonesia itu selain penghianat dan tidak nasionalis dengan karakter bermental inlander karena menganggap konsep HAM negara luar lebih bagus daripada konsep HAM berpancasila di Indonesia.

Mau punya presiden yang dikelilingi orang-orang bermental inlander yang menganggap dirinya layak dijajah negara asing baik secara fisik maupun psikis? Pilih Jokowi. Bila tidak mau maka jangan pilih Jokowi. Pilihan di tangan anda, tapi ingat, pilihan anda juga menentukan nasib Indonesia dan anak-anak maupun sanak saudara anda yang ada di Indonesia.

Read More

Semakin Terbukti Jokowi Antek Amerika

Berric Dondarrion

Masih segar dalam ingatan kita bahwa bulan lalu, tepatnya beberapa hari setelah Jokowi diusir Puan Maharani, atas undangan petinggi CSIS, Jacob Soetoyo, Jokowi bersama Megawati bertemu dengan beberapa duta besar negara imperialis dan penjajah, antara lain Amerika Serikat dan Inggris di rumah Jacob Soetoyo di Permata Hijau. CSIS tentu saja adalah sebuah lembaga bentukan Pater Beek dinas intelijen Amerika Serikat, CIA, dan rekam jejak CIA dalam usaha mengganti pemerintah suatu negara dengan rezim pro Amerika sangat panjang, antara lain:

- Tahun 1949 dalam kudeta di Suriah

- Tahun 1953 dalam kudeta di Iran

- Tahun 1954 dalam kudeta di Guatemala

- Tahun 1959 dalam kudeta di Tibet

- Tahun 1958 dalam kudeta di Indonesia (PRRI/Permesta)

- Tahun 1961 dalam serangan ke Teluk Babi (Bay of Pigs), Kuba

- Tahun 1963 dalam kudeta di Vietnam Selatan

- Tahun 1964 dalam kudeta di Brazil

- Tahun 1965 dalam kudeta di Indonesia (epilog G30S/PKI)

- Tahun 1973 dalam kudeta di Cile

- Tahun 1976 dalam kudeta di Argentina

- Tahun 1979 sampai 1989 dalam kudeta terhadap komunis di Afganistan

- Tahun 1980 dalam kudeta di Turki

- Tahun 1998 dalam kudeta di Indonesia (Kerusuhan Mei 1998)

- Tahun 2002 dalam usaha kudeta di Venezuela

- Tahun 2011 dan seterusnya kudeta di tanah Arab yang dikenal sebagai Arab's Spring.

dan masih banyak lagi termasuk keterlibatan CIA dalam kudeta berdarah di Ukraina untuk menggusur presiden Ukraina pro Rusia, Viktor Yanukovich dan menggantikan dirinya dengan presiden pro Washington.

CIA melalui USAid juga pernah mencoba menggusur presiden nasionalis Rusia, Vladimir Putin supaya bisa diganti oleh pemimpin yang pro Amerika Serikat, namun saat itu mereka salah perhitungan karena sebagai mantan agen KGB seorang Putin tidak mudah digusur oleh Amerika Serikat. Setelah terjadi usaha kudeta sipil di Rusia atas dukungan CIA yang gagal tersebut, Putin segera bergerak melakukan pembalasan dengan mengusir USAid dari tanah Rusia dengan tuduhan melakukan kegiatan spionase/mata-mata dan membiayai gerakan kaum penghianat. USAid tentu saja juga membiayai kaum penghianat di Indonesia menjelang jatuhnya Presiden Soeharto misalnya memberi uang sebesar US 300,000 kepada anak didik Ivan Katz, agen CIA yaitu Goenawan Mohamad untuk membangun lembaga Institut Studi Arus Informasi dengan tujuan menjatuhkan Soeharto; atau uang sebesar US 26juta kepada Adnan Buyung Nasution sejak tahun 1995 sampai 1998 termasuk membantu pendirian Partai Rakyat Demokratik/PRD yang beraliran komunis di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI.

Nah, sekarang bila kita telusuri dengan baik-baik, antek CIA, yaitu CSIS dan grup Tempo baik menggunakan organ CSIS maupun koran The Jakarta Post milik CSIS dan Tempo milik Goenawan Mohamad adalah pihak-pihak yang berada di belakang Jokowi, membangun dukungan dan koalisi bagi Jokowi serta menepis semua "serangan" kepada Jokowi termasuk aksi The Jakarta Post membocorkan berita Jokowi diusir Puan Maharani yang mana sekarang terlihat sekali tidak ada peran Puan maupun Megawati dalam setiap gerakan politik Jokowi membangun koalisi maupun melakukan pencitraan, singkatnya kekuasaan keduanya sudah digembosi oleh Jokowi.

Ok, sekarang kita kembali sedikit ke acara pertemuan Jokowi dengan duta besar negara penjajah dan imperialis di rumah Jacob Soetoyo, agen CSIS, saat itu Jokowi berdalih bahwa pertemuan dirinya dengan para duta besar tersebut adalah dalam kapasitas sebagai Gubernur DKI Jakarta, tapi bila demikian untuk apa Megawati ikut serta bila acara hari itu adalah acara resmi Pemprov DKI? Kebohongan Jokowi semakin terungkap dari mulut Megawati bahwa pertemuan mereka adalah supaya Jokowi "belajar" dari para duta besar, dengan kata lain Jokowi telah menyerahkan lehernya kepada para duta besar asing, dan akhirnya Jokowi mengakui bahwa pertemuan tersebut adalah untuk meminta dukungan untuk pencapresan dirinya dan tidak ada hubungan dengan Pemprov DKI atau tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Satu bulan setelah pertemuan dirinya dengan duta besar negara imperialis, Jokowi dalam usaha menutup citra bahwa dia adalah antek Barat mencoba melakukan pertemuan dengan duta-duta besar negara Arab setelah sebelumnya bertemu dengan kiai-kiai NU. Pertemuan ini adalah simbolis bahwa Jokowi bukan antek Barat karena buktinya dia juga bertemu dengan duta besar negara Islam. Sayangnya Jokowi adalah tipe orang grasa-grusu sebab jelas sekali pertemuan tersebut hanya kamuflase supaya bisa menghindari kritik ketika dia kembali menyerahkan lehernya kepada duta besar negara imperialis yang dilakukan kemarin di sebuah rumah makan mewah di Cikini.

Benar, kemarin Jokowi kembali menghadap tuan besarnya di Restoran Oasis, Cikini dan kembali menyembunyikan fakta bahwa dia sedang menjilat Amerika dengan menggunakan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, seolah-olah acara kemarin adalah acara resmi Pemprov DKI Jakarta, padahal tentu saja bila kita ingat cara licik Jokowi dalam berpolitik dan berkampanye yang kerap menunggangi jabatan sebagai Gubernur (pencitraan Jokowi di Lampung, Bogor dan NTT tentang masalah pangan di Jakarta yang merupakan kampanye terselubung misalnya) maka acara tersebut sama sekali tidak ada hubungan dengan Pemprov DKI Jakarta, melainkan sepenuhnya merupakan acara pencitraan Jokowi di depan para duta besar negara-negara imperialis seperti Amerika Serikat dan Kanada. Memang saat itu ada juga duta besar dari negara Amerika Latin yang mana semuanya selain Venezuela merupakan negara-negara yang pemerintahannya sudah dikoptasi atau digarap oleh operasi CIA sehingga mereka tidak ada bedanya dari boneka-boneka Amerika Serikat.

Dua pertemuan Jokowi dengan duta besar Amerika Serikat sudah merupakan bukti yang lebih dari cukup untuk kita sampai kepada kesimpulan bahwa Jokowi adalah boneka Amerika Serikat dan bila dia menjadi presiden maka semua kebijakannya akan dikendalikan oleh Amerika Serikat untuk kepentingan Amerika Serikat. Apakah anda mau presiden yang telah menjual dirinya dan menyerahkan lehernya kepada Amerika seperti Jokowi? Ini bukan omong kosong, sebab karakter Jokowi memang sangat haus dan rakus jabatan sehingga dia rela menjadi boneka siapapun selama memegang jabatan publik, misalnya ketika di Solo dia merupakan boneka FX Hadi yang menjalankan roda pemerintahan di Solo; dan dia juga merupakan boneka Ahok yang menjalankan roda pemerintahan di Jakarta.

Pilihan di tangan anda.

Read More

PDIP, Bunker Perlindungan Pelanggar HAM

Berric Dondarrion

1. Tahukah anda bahwa Soekarno sebagai patron kader-kader PDIP memerintahkan Letkol Untung, anggota pasukan Cakrabirawa yang ditarik oleh Soekarno karena prestasinya di Papua Barat untuk menculik jenderal-jenderal angkatan darat yang digosipkan mau melakukan kudeta? Pernyataan Omar Dhani di depan pengadilan bulan Desember 1966 bahwa Soekarno sudah mengetahui gerakan penculikan oleh Cakrabirawa beberapa hari sebelumnya menghancurkan pertahanan para barisan Soekarno. #melanggar HAM

2. Tahukah anda bahwa zaman Soekarno anda bisa ditangkap dan dipenjara tanpa pengadilan dan tanpa batas waktu hanya karena melakukan kritik terhadap pemerintahan Soekarno? #melanggar HAM

3. Tahukah anda bahwa kebijakan menutup media massa/koran/majalah karena melakukan kritik terhadap pemerintah yang dilakukan Orde Baru adalah kebijakan warisan Soekarno, dan banyak sekali media massa yang ditutup Soekarno karena berbagai macam alasan? #melanggar HAM

4. Tahukah anda bahwa Soekarno membiarkan PKI membantai umat Islam dan khususnya NU hanya karena Soekarno membutuhkan PKI untuk menyaingi angkatan darat? #melanggar HAM

5.  Tahukah anda bahwa Soetan Sjahrir, anggota tiga serangkai Soekarno-Hatta-Sjahrir, yang dijuluki Bung Kecil meninggal di pengasingan karena terkena stroke ketika dipenjara Soekarno padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun juga? #melanggar HAM

6. Tahukah anda bahwa demi memuaskan nafsunya akan kemegahan, dan kemewahan, Soekarno menghamburkan uang negara untuk proyek mercusuar berharga mahal dan membeli berbagai peralatan perang sementara rakyat kelaparan karena perekonomian tidak diurus dan Soekarno dengan sombong memerintahkan rakyat yang kelaparan untuk makan tikus sementara dia menari lenso dengan gundik-gundiknya, terutama memberi semua kemewahan kepada gundik jepangnya, Naoko Mamoto alias Madame de Syugga? #melanggar HAM

7. Tahukah anda bahwa Megawati Soekarnoputri sudah mengetahui dari Benny Moerdani bahwa akan ada serangan terhadap para pengikutnya yang sedang berorasi di kantor PDI di Jalan Diponegoro namun dia sengaja mendiamkan dengan harapan akan jatuh korban jiwa dari sisi pengikutnya sehingga nama Megawati akan terkatrol menjadi calon pemimpin Indonesia? #melanggar HAM

8. Tahukah anda bahwa Munir mati diracun pada zaman Megawati Soekarnoputri dan pembunuhan tersebut dilakukan oleh BIN atau Badan Intelijen Negara yang dipimpin oleh AM Hendropriyono, intelijen kesayangan Megawati sekaligus orang yang terlibat dalam kasus kerusuhan 1996? Kendati demikian Megawati terus melindungi AM Hendropriyono #melanggar HAM

9. Tahukah anda bahwa AM Hendropriyono bertanggung jawab atas pembantaian petani di Lampung yang dikenal sebagai peristiwa Talangsari? #melanggar HAM

10. Tahukah anda bahwa AM Hendropriyono yang patut diduga kuat otak di belakang pembunuhan Munir dan pemimpin pembantaian petani di Lampung adalah ketua pemenangan Jokowi sebagai presiden?  #melanggar HAM

11. Tahukah anda bahwa Tempo edisi Maret 2004 pernah menerbitkan artikel bahwa penegakan HAM selama pemerintahan Megawati mandek? #melanggar HAM.

12. Tahukah anda bahwa Presiden Megawati menerapkan darurat militer di Aceh yang selama enam bulan pertama terjadi 166 tindak kekerasan, 43 orang diculik, 54 orang hilang dan 145 orang tewas terbunuh. Total korban operasi militer Megawati adalah 1326 jiwa #melanggar HAM

13. Tahukah anda bahwa mantan Ketua PRD, Budiman Soejatmiko seharusnya dan sewajibnya bertanggung jawab atas perbuatan PRD yang melakukan teror demi teror bom dan berbagai provokasi rakyat selama masa krisis Orde Baru? #melanggar HAM

14. Tahukah anda bahwa mantan Ketua PRD, Budiman Soejatmiko seharusnya dan sewajibnya bertanggung jawab atas Kerusuhan Mei 1998 karena berdasarkan pengakuannya sendiri di dua jilid buku Anak-Anak Revolusi, dia memimpikan terjadinya revolusi berdarah di Indonesia dan melalui PRD yang dia dirikan, Budiman Soejatmiko berniat menimbulkan kekacauan di Indonesia supaya kondisi sosial dan politik di Indonesia menjadi "matang" untuk datangnya sebuah revolusi. #melanggar HAM

15. Tahukah anda bahwa Ribka Tjiptaning, anggota DPR dari PDIP dengan sengaja menghapus ayat mengenai tembakau dalam UU Kesehatan yang baru saja disahkah oleh DPR padahal tembakau yang digunakan untuk memproduksi rokok sangat jelas dapat merusak kesehatan masyarakat? #melanggar HAM

16. Tahukah anda bahwa aturan outsourcing yang melanggar HAM buruh diundangkan pada masa PDIP berkuasa? #melanggar HAM

17. Tahukah anda bahwa Komnas HAM telah menyatakan bahwa capres PDIP, Jokowi telah melanggar HAM ketika menggusur penduduk Waduk Pluit? #melanggar HAM

18. Tahukah anda bahwa Jokowi melanggar hak atas kebebasan berpendapat warga Indonesia karena memiliki pasukan siluman khusus menggebuk semua pengguna media sosial yang berpandangan negatif tentang Jokowi? #melanggar HAM

19. Tahukah anda bahwa saat banjir besar 2012-2013 Jokowi sengaja melakukan pencitraan di Tanggul Latuharhary sementara ribuan warga Jakarta Utara tenggelam tanpa pertolongan selama berhari-hari sampai ada yang meninggal dunia karena pertolongan baru boleh datang bila Jokowi yang menolong mereka pertama kali? #melanggar HAM

20. Tahukah anda bahwa pertengahan 2013 Jokowi membiarkan ribuan warga Pademangan tenggelam karena dia melanggar janji kampanye membersihkan Kali Mati, dan sementara warga tenggelam Jokowi pergi nonton konser ke Malaysia? #melanggar HAM

21. Tahukah anda bahwa Ribka Tjiptaning adalah anak petinggi PKI yang membantai rakyat Indonesia serta menginjak-nginjak agama di Indonesia khususnya dengan membantai umat Muslim dan NU? #melanggar HAM

22. Tahukah anda bahwa Rieke Diah Pitaloka, kader PDIP adalah simpatisan PKI, partai yang pernah membantai ribuan rakyat Indonesia? #melanggar HAM

23.Tahukah anda bahwa PDIP adalah partai dengan kader paling banyak melakukan korupsi dan partai dengan anggota DPR paling sering bolos sehingga merugikan HAM rakyat Indonesia karena mereka makan gaji buta yang dibayar oleh pajak rakyat Indonesia? #melanggar HAM

24. Tahukah anda bahwa Jokowi dengan sewenang-wenang menaikan NJOP dan PBB di Jakarta sebesar 300% yang mencekik leher warga Jakarta dengan harapan rakyat Jakarta meninggalkan kota Jakarta sehingga Jakarta hanya dapat ditinggali oleh orang-orang kaya seperti Jokowi dan Ahok? #melanggar HAM

25. Tahukah anda akibat Jokowi menerbitkan KJS secara terburu-buru tanpa memikirkan sistem menyebabkan banyak pasien miskin meninggal dunia karena tidak dapat dirawat rumah sakit? #melanggar HAM

Read More

Kala PKB Mengkhianati NU

Berric Dondarrion

Tulisan ini terinspirasi dari sebuah berita yang isinya mengenai Putra pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang Rembang KH Maimoen Zubair, KH Muhammad Najib MZ menolak dengan tegas capres dari PDIP, yaitu Joko Widodo atau Jokowi. Terlebih lagi dia menolak gerakan elit PPP yang mewacanakan partai Islam tersebut berkoalisi dengan PDIP, alasannya karena platform PPP bertentangan dengan ideologi dan platform PDIP, sehingga bila PPP berkoalisi dengan PDIP maka sama saja PPP menghianati dan menggadaikan ideologi serta amanat sesepuh pendiri PPP.

Membaca artikel tersebut membuat saya teringat satu lagi partai yang menghianati ideologi dan amanat pendiri partainya demi berkoalisi dengan PDIP, yaitu PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Penghianatan Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar seharusnya tidak perlu diherankan lagi karena Cak Imin pernah menghianati Gus Dur, padahal Gus Dur adalah terhitung pamannya sendiri.

Lantas apa hubungan koalisi PKB dengan PDIP dan NU? Bukankah PKB bukan partai ekslusif NU? Memang bukan, tapi harus selalu diingat bahwa PKB didirikan bermula dari istigosah akbar di Jawa Timur tanggal 30 Mei 1998 di mana semua kyai langitan berkumpul di PWNU Jatim dan mendesak KH Cholil Bisri supaya mengagas dan membidani kelahiran sebuah partai politik yang akan menjadi aspirasi politik warga NU. Dalam perjalanan selanjutnya sejak desakan ini berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan basis mula-mula massa NU, sehingga sesungguhnya jelas bahwa PKB dan NU sama sekali tidak bisa dipisahkan.

Penghianatan macam apa yang dilakukan Cak Imin terhadap NU?

Pertama tentu saja PDIP dan Megawati pernah melakukan penghianatan terhadap Gus Dur dan PKB ketika Gus Dur menjadi presiden Indonesia dan Megawati menjadi wakil presiden dengan cara menusuk Gus Dur dari belakang demi merebut kursi presiden yang diidam-idamkan Megawati sejak Soekarno terjungkal. Sekalipun Gus Dur pernah dihianati PDIP dan Megawati, sekarang partai yang didirikan oleh Gus Dur dan para tokoh NU, PKB malah datang menjilat kaki Megawati, Jokowi dan PDIP demi berkoalisi, dengan demikian bukankah hal tersebut namanya menghianati Gus Dur sang sesepuh NU dan NU sendiri?

Kedua, koalisi dengan PDIP lebih menyakitkan bagi warga NU bila kita membaca buku berjudul Benturan NU-PKI 1948-1965, sebuah buku putih yang diterbitkan oleh NU baru-baru ini untuk menjelaskan posisi dan sikap NU yang berseberangan dengan PKI padahal NU adalah salah satu ormas Islam yang mau menerima sistem nasionalisme dan bukan bukan berbasis agama untuk Indonesia sehingga mereka pasti punya alasan kuat menolak PKI. Membaca buku putih di atas sudah sangat jelas bahwa PKI saat masih berjaya suka membantai warga NU dan umat Islam. Lantas apa hubungannya dengan PDIP? Faktanya adalah PDIP diisi oleh banyak sekali kaum komunis seperti Budiman Soejatmiko, mantan Ketua PRD, yang mana buku putih NU sudah menyatakan bahwa PRD adalah partai kaum komunis, sehingga PKB berkoalisi dengan PDIP sama saja melupakan darah umat Islam dan NU yang dibantai oleh PKI dari tahun 1948-1965.

Ketiga, Yang lebih menyakitkan warga NU tentu saja ketika elit PKB membawa rombongan komunis PDIP yang matanya lapar mengincar suara massa NU datang menghadap para petinggi NU seperti tidak bersalah. Kita tentu saja juga mengingat bahwa beberapa waktu belakangan ini NU dan Banser selalu disudutkan sebagai pelanggar HAM dan pembantai tidak berprikemanusiaan karena keterlibatan mereka memberangus PKI sehingga NU harus menyusun buku putih untuk pembelaan diri mereka, dan sekarang komunis pemfitnah NU itu dibawa oleh PKB yang dilahirkan dari perut NU sendiri, bukankah perbuatan PKB tersebut namanya perbuatan durhaka terhadap orang tua kandung?

Dibandingkan dengan PKB tentu saja Gerindra adalah anggota aliansi yang lebih tepat sebab selain Gerindra didukung oleh gerakan anti komunis; Gerindra juga didukung oleh Yenny Wahid, putri Gus Dur, tokoh legendaris NU yang notabene dihianati oleh Muhaimin Iskandar dan PKB.

Read More

Siapa Pelanggar HAM? Jokowi atau Prabowo?

Berric Dondarrion

Bila hari ini anda ditanya di antara Jokowi dan Prabowo siapa yang pantas disebut sebagai pelanggar hak asasi manusia/HAM maka pertanyaan ini sepertinya sangat mudah untuk dijawab dengan keyakinan 100% akan kebenaran jawabannya, yaitu pasti Prabowo dengan reputasi sebagai "penculik aktivis" adalah pelanggar HAM sementara Jokowi dengan reputasi merakyatnya bukan pelanggar HAM. Namun benarkah jawabannya semudah itu? Mari kita lihat bersama-sama.

Prabowo

Sebagaimana sudah sering saya tulis bahwa orang-orang yang diamankan oleh aparat pada tahun 1997-1998 adalah bukan aktivis, melainkan mereka teroris. Untuk membedakan seseorang aktivis atau teroris sebenarnya mudah saja, yaitu aktivis melakukan advokasi sementara teroris melakukan kegiatan menyebar teror, aktivis anti kekerasan sementara teroris justru menebar kekerasan. Itulah yang dilakukan Wiji Thukul dan kawan-kawan, menebar teror di Indonesia dengan tujuan mengagalkan pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998.

Pengamanan terhadap orang-orang yang menimbulkan teror oleh negara sangat wajar, bahkan Amerika Serikat, Sang Raja Diraja Demokrasi dan HAM memiliki apa yang disebut sebagai Federal Emergency Management Agency/FEMA's Camp, yang intinya seseorang yang diduga akan melakukan kegiatan terorisme terhadap Amerika walaupun belum ada bukti dapat ditahan tanpa batas waktu, atau yang disebut sebagai "Prolonged Detention". Ketentuan ini bukan saja berlaku terhadap tahanan di Guantanamo Bay atau Gitmo, tetapi juga terhadap Warga Negara Amerika. Benar, Amerika semakin menyadari kebenaran pendekatan keamanan daripada pendekatan kebebasan untuk melindungi warga negaranya.

Dalam konteks ini terbukti bahwa apa yang terjadi tahun 1997 sampai 1998 adalah bukan penculikan aktivis melainkan penangkapan terhadap teroris, dan sama sekali tidak ada unsur pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo dalam masalah penangkapan teroris. Lagipula semua teroris yang ditangkap Tim Mawarnya Kopassus terbukti sudah dilepas semua dan bahkan sebagian besar masuk Gerindra, hal ini terbukti dari temuan Komnas HAM yang dirangkup dalam Hasil Investigasi Tim Ad Hoc KOMNAS HAM Penyelidikan "OPERASI MANTAP JAYA" Pengamanan Aktivis "SETAN GUNDUL" Menjelang SI MPR 1998, tahun 2006, lembaga negara yang berwenang mengawasi dan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam suatu peristiwa, yang laporan tersebut intinya:

1. Pengamanan "Aktivis" dilakukan oleh Kepolisian RI, Badan Intelijen ABRI, Kodim Jakarta Timur dan ABRI termasuk Kopassus;

2. Hasil investigasi: 9 "Setan Gundul" diamankan Kopassus, sedangkan 9 "Setan Gundul" diamankan pasukan lain. Nama-nama yang ditangkap oleh Kopassus sudah dilepaskan semua, sedangkan sisanya masih belum dilepas.

Selama ini Prabowo dipersalahkan karena ketika dia menjadi komandan Kopassus, pasukannya menangkap para teroris, tapi ternyata penangkapan ini adalah bagian dari operasi negara dan tentu saja Kopassus sebagai aparat atau alat negara wajib menjalankan dengan taat. Bila penangkapan oleh aparat adalah penculikan, maka semua penangkapan oleh aparat di seluruh dunia termasuk oleh KPK adalah penculikan dan melanggar HAM. Lagipula terbukti semua yang ditangkap Kopassus dilepas, sehingga berdasarkan alasan pemecatan Prabowo di atas terbukti tidak ada tanggung jawab Prabowo dalam hal tindakan yang dilakukan pasukan lain terhadap teroris yang mereka tangkap, sebab sekali lagi saat itu Prabowo hanya bertanggung jawab atas Kopasus karena dia komandannya.

Jokowi

Tahukah anda seorang Ustadz dilaporkan kepada polisi oleh Jokowi karena menyebut Jokowi antek Yahudi yang berarti Jokowi melanggar hak sang Ustadz atas kebebasan berpendapat? Melanggar HAM

Tahukah anda bahwa Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disomasi Jokowi karena mengatakan Esemka diproduksi tanpa riset padahal Esemka adalah kebijakan Kemendikbud? Ini jelas melanggar hak kebebasan berpendapat dan kebebasan rakyat atas informasi.

Tahukah anda bahwa Sekda DKI Jakarta, Fajar Panjaitan dipecat Jokowi hanya karena mengingatkan bahwa cara Jokowi berwudhu salah? Melanggar HAM.

Tahukah anda bahwa Komnas HAM sudah menyatakan Jokowi melanggar HAM dalam kebijakannya menggusur warga liar Waduk Pluit?

Tahukah anda bahwa Jokowi memiliki pasukan khusus di dunia maya untuk mematikan pendapat orang-orang yang berpandangan negatif tentang Jokowi? Melanggar HAM.

Dan masih banyak lagi.

Jadi sekarang kita sudah mengetahui bahwa Jokowi adalah pelanggar HAM sementara Prabowo bukan.

Read More