Paiton I Diduga Lakukan Kolusi dengan 14 Pejabat Tinggi

Arsip 29 Desember 1999

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengusulkan agar pemerintah memeriksa rekening 14 mantan pejabat di lingkungan pemerintah maupun PLN yang terkait langsung dengan proses negosiasi listrik swasta Paiton Swasta I.

Usulan BPKP yang disampaikan melalui laporan hasil pemeriksaan khusus atas Paiton I pada Agustus 1999 tersebut dilatarbelakangi dugaan perusahaan tersebut melakukan suap yang besarnya berkisar US$ 20 juta hingga US$ 50 juta, serta melakukan kolusi secara struktural, sehingga proyek tersebut bisa digelembungkan US$ 799,5 juta, atau setara Rp 5,456 triliun.

Dari 14 jabatan yang disebut membidangi kontrak Paiton I dengan PT PLN, BPKP hanya mampu menyebut 12 nama pejabat. Sedang dua lainnya hanya disebut jabatannya, yaitu mantan deputi ketua BKPM serta asisten IV Menko Ekuin/Wasbang. Kedua tokoh tersebut berperan memodifikasi format Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden (SPPP)- PMA yang memuat beberapa fasilitas pada PT Paiton Energy California (PEC).

Mantan pejabat yang terlibat KKN dalam proyek Paiton I antara lain, mantan Presiden RI, HM Soeharto. Ia diperkirakan merupakan tokoh kunci yang menentukan harga jual listrik Paiton, sehingga perusahaan tersebut diperbolehkan mematok harga jual tertinggi di dunia, yakni 8,56 sen dolar AS per kWh.

Sumber Pembaruan menyebutkan, suatu ketika, Soeharto memanggil Hashim Djoyohadikusomo dan putranya Bambang Trihatmodjo di Cendana. Hashim dan Bambang ketika itu sedang giat untuk ikut Paiton I. Di rumah itulah Soeharto memutuskan Hashim yang masuk Paiton I. Bambang tidak jadi karena menawarkan harga lebih tinggi. Namun ia akhirnya masuk dalam Paiton Swasta II yang kapasitasnya sama besar (1200 MW).

Berikutnya ialah tiga mantan menteri. Yaitu dua mantan Mentamben, Ginandjar Kartasasmita dan Ida Bagus Sudjana serta mantan Menkeu Sumarlin. Ginandjar ditengarai ikut dalam proses penunjukkan PT PEC. Sedangkan IB Sudjana turut menentukan harga jual final. Selain itu BPKP juga memasukkan mantan Menkeu JB Sumarlin yang menerbitkan surat dukungan dengan substansi jaminan atas cash-flow PT PEC (Paiton Energy Company).

Nama lain adalah mantan Ketua BKPM, Sanyoto Sastrowardoyo yang berperan menerbitkan Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden (SPPP) PMA. BPKP juga memasukkan nama tiga mantan pejabat PT PLN dan Ditjen LPE (Listrik dan Pengembangan Energi) yang menyusun Rencana Umum Kelistrikan Nasional. Mereka masing-masing adalah mantan Dirjen LPE, Artono Arismunandar (alm), mantan Direktur Listrik Swasta pada Ditjen LPE, Moelyadi Oetji serta mantan Dirut PT PLN, Zuhal.

Empat pejabat terakhir, diindikasikan berperan aktif dalam menegosiasi harga dan penyusunan kontrak. Mereka adalah mantan ketua Tim Negosiasi Pemerintah (TNP) Ermansjah Jamin, serta tiga anggota TNP yakni Bosar Tampubolon, Ontowiryo dan Pratomo Waluyo.


Putus Kontrak

Menanggapi temuan BPKP, Ketua Indonesian Coruption Watch (ICW), Teten Masduki yang didampingi Ketua Serikat Pekerja (SP) PLN, Udibowo Ciptomulyono di Jakarta, Selasa (28/12) meminta agar pemerintah membatalkan kontrak seperti yang diupayakan PT PLN beberapa waktu lalu, serta segera memeriksa pihak-pihak yang terlibat KKN dalam pembuatan kontrak Paiton I melalui pengadilan yang jujur.

"Pemutusan kontrak ini tidak akan mengundang reaksi negatif investor asing, khususnya investor Amerika, sebab mereka juga tidak suka jika ada perusahaannya yang beroperasi di luar negeri melakukan suap. Karena itu jika pemerintah berani melakukan pemutusan, langkah ini akan didukung oleh rakyat Amerika," tambahnya.

Namun anggota Komisi VIII Pramono Anung tetap melihat pemutusan kontrak akan merugikan posisi Indonesia di mata dunia internasional. Karena itu ia berharap agar pemerintah membawa kasus KKN ini ke pengadilan terlebih dahulu, sebelum melakukan renegosiasi harga.

"Jika pengadilan telah membuktikan orang-orang yang disebut di atas memang melakukan kecurangan, maka dengan mudah pemerintah bisa mendapatkan harga yang semurah-murahnya," ujarnya

Read More

Surat Terbuka Untuk Luhut B Panjaitan

Rosiana Borupaung

17 Jul 2014 | 16:27

YTH Bapak Jenderal (Purn) Luhut B Panjaitan, selaku Tokoh Batak

Awalnya berat bagi saya untuk menulis surat terbuka ini, beragam respons akan muncul tidak terkecuali bernada negative,  apalagi Bang Luhut, (saya sapa Bang karena kebiasaan saya menyapa beliau) saat ini sedang begitu fokus dalam mendukung Calon Presiden Joko Widodo.

Surat ini saya tulis berawal dari sebuah pertemuan tokoh-tokoh Batak, (Tempat pertemuan sangaja tidak saya sebut). Dalam pertemuan tersebut Bang Luhut banyak menyampaikan mengenai konstelasi politik saat ini. Terutama peran Warga Kristen Batak dalam Pilpres.

Dengan bersemangatnya Bang Luhut menyampaikan kedekatannya dengan Joko Widodo, bahkan kedekatan itu dimulai sejak Jokowi masih di Solo. Saking dekatnya, Bang Luhut punya kerjasama bisnis dengan anak Jokowi.

“Saya dan Jokowi kawan lama, sejak dari Solo, kami berbisnis Furniture, bersama anaknya Rakabuming Dengan perusahaan RAKABU” Jelas Bang Luhut dengan suara yang begitu lantang.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut bang Luhut juga menyatakan bahwa Jokowi adalah masa yang tepat bagi orang Kristen Batak untuk berkuasa kembali.  “Jika Jokowi menang akan ada dua sampai tiga menteri orang Kristen Batak,” kata Bang Luhut memberi garansi betapa pentingnya kemanangan Jokowi di pilpres ini.

Sejauh itu saya merasa masih biasa-biasa saja, namun hal mengganjal pun muncul saat bang Luhut menyampaikan strategi pemenangan Jokowi yakni dengan menggerakan Isu minoritas.

“Kita harus membangun ketakutan di kalangan etnis tionghoa, menyebarkan informasi jika Prabowo didukung oleh Islam garis keras, sehingga minoritas bisa bersatu, Kristen Batak, di Jawa, di timur Indonesia, Tionghoa,” jelas Bang Luhut saat itu.

Bahkan bang Luhut menegaskan rencana tersebut sudah mendapat persetujuan dari Ephorus HKBP. “semua pendeta-pendeta kita akan bergerak kea rah itu, Aktivis Kristen di PDIP Juga sudah kita gerakkan, ada Maruar Sirait, Adian Napitupulu dan Masinton Pasaribu,” Terang Bang Luhut

Selain itu, Bang Luhut juga menyebut ada nama Sekjen PGI, Gomar, Tokoh-tokoh Batak seperti TB Silalahi. Ruhut Sitompol sudah bersepakat untuk itu. Dan tak kala penting Bang Luhut dari klangan Kharismatik sudah ada James Riady dan dari Tokoh Katolik ada Mantan Direktur  CSIS Harry Tjan Silalahi. Mantan Direktur CSIS

Selain menyebut nama-nama tokoh di atas, Bang Luhut juga menyebut bahwa Jokowi telah memanuhi janjinya saat Gubernur DKI, dimana terbukti menempatkan banyak Kadis dari orang Batak di DKI.

“Hampir 10 Tahun kita tidak berkuasa, hanya dengan cara ini kita orang Batak atau Batak bisa berkuasa kembali, menjadi DIrjen, Menteri dan penguasa di BUMN, bahkan jika Jokowi Presiden orang batak yang akan menjadi salah seorang juru bicara” Kata Bang Luhut lagi.

Bahkan Bang Luhut saat itu menyayangkan sikap Sudi Silalahi yang hanya mementingkan diri sendiri selama berkuasa bersama SBY. Sehingga tidak ada lagi orang Batak yang berkuasa.

Bang Luhut yang saya Hormati

Abang ketika itu menyatakan bahwa kita harus menggerakkan semangat minoritas, sentiment agama harus dinaikkan kepada orang Timur, orang Kristen Tapanuli (Batak), orang Kristen Jawa dan Tionghoa. Sehingga semuanya punya satu pilihan yakni Joko Widodo

Omongan abang tersebut mungkin bagi sebagian orang Batak sangat menarik, tapi bagi saya selaku orang Kristen Batak sangatlah tidak pantas. Karena abang berupaya mendorong isu yang sesungguhnya belum tentu baik dengan orang Kristen sendiri.

Abang meminta kami mengembangkan isu bahwa Prabowo akan memberlakukan Syariat Islam jika terpilih, sehingga memunculkan rasa takut pada minoritas, abang sendiri tentu tahu, bahwa Prabowo memiliki Ibu, Adik dan kakak yang seorang kristiani. Sementara Jokowi? Tentu sangat tidak mungkin Prabowo melakukan hal seperti itu.

Saya sangat sedih abang memanfaatkan isu agama seperti itu untuk kepentingan politik. Abang mungkin lupa, bagaimana abang menyingkirkan Rektor Univesersitas Nomensen Medan. Amudi Pasaribu yang alasannya hingga sekarang tidak jelas selain rasa tidak suka abang. Selain untuk kepentingan diri abang dan klien abang.

Amudi Pasaribu kini menjadi korban ambisi pribadi bang. Menjadi korban kepentingan pribadi abang di Universitas Nomensen.

Saya melihat abang sangat keterlaluan memangfaatkan isu agama, sementara abang sendiri juga bertarung untuk diri abang Pribadi, untuk kepentingan abang yang abang buat seolah-olah untuk kepentingan orang Kristen.

Bang Luhut yang saya Hormati

Isu minoritas yang abang kemas dengan cara kurang tepat ini sangatlah tidak pantas, abang mengemas ini demi kepentingan kekuasaan semata. Agama abang jadikan dalil sebagai jalan untuk memecah belah dan menaikkan Jokowi sebagai Presiden idaman abang.

Sebagai seorang Batak Kristen saya sungguh menyesalkan tindakan dan pilihan abang ini. Karena untuk Jokowi abang membenarkan seluruh cara yang sesungguhnya tidak pantas.

Semoga Surat terbuka ini abang baca. Dan orang-orang memahami seperti apa kepentingan kekuasaan abang saat ini.

Read More